Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang kini telah hadir di seluruh penjuru tanah air. Keberadaan forum koordinasi ini dinilai sukses memperluas jangkauan layanan keuangan formal hingga menyentuh akar rumput.
Apresiasi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 yang dihelat di Jakarta, Kamis. Dalam arahannya, Kepala Negara menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan sekadar wacana, melainkan perbaikan daya beli dan pendapatan riil secara nyata.
“Garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil harus meningkat, dan setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Presiden Prabowo.
Transformasi Strategis Lewat Pembentukan DNKK
Dalam kesempatan yang sama, Presiden secara resmi mengukuhkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2026. Lembaga baru ini merupakan transformasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), yang menandai pergeseran fokus kebijakan dari sekadar kepemilikan rekening menjadi indikator kualitas kesejahteraan finansial keluarga.
DNKK dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Harian, serta jajaran pimpinan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Harian. Kehadiran DNKK berfokus pada tiga indikator utama: ketahanan kebutuhan keuangan berkualitas, ketahanan menghadapi guncangan, serta rasa aman dalam mengelola keuangan.
Capaian Gemilang TPAKD di Seluruh Indonesia
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 552 TPAKD yang mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Keberadaan TPAKD terbukti selaras dengan visi Asta Cita pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.
Sejumlah program unggulan TPAKD telah mencatatkan rekam jejak yang impresif, di antaranya:
Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR): Menyalurkan pembiayaan senilai Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur.
Kredit Sektor Prioritas: Mengalirkan dana sebesar Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu pelaku usaha.
Program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar): Berhasil merangkul 59,36 juta rekening atau setara 88,83% dari total segmen pelajar nasional.
Laku Pandai: Menjangkau 72.982 desa dan memasukkan sekitar 17 juta warga ke dalam sistem keuangan formal.
Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI): Melalui 135 program di tingkat desa, EKI sukses memfasilitasi pembukaan lebih dari 174 ribu tabungan baru serta penyaluran pembiayaan ke ribuan UMKM.
Sinergi Lintas Sektor dan Komitmen Pembiayaan ke Depan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa pemerintah bersama otoritas terkait akan terus memperkuat ekspansi pembiayaan daerah. Pada tahun mendatang, pemerintah bahkan merencanakan gelontoran pembiayaan masif hingga Rp400 triliun yang menyasar sektor pertanian, perikanan, perdesaan, wilayah 3T, hingga UMKM perkotaan.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi kehadiran langsung Presiden Prabowo sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah pusat. Mendagri juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus menggelontorkan insentif fiskal guna memacu inovasi dan kinerja pemda dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat di daerah.
Puncak perhelatan Rakornas TPAKD 2026 yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” ini turut ditandai dengan penyerahan simbolis akad kredit produktif senilai Rp53,15 triliun kepada lebih dari 2,1 juta debitur, menandai babak baru penguatan ekonomi kerakyatan secara inklusif. ***
