Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menilai bahwa kondisi ekonomi global saat ini masih berada dalam fase resilien, meskipun tetap dibayangi tantangan konflik geopolitik, lonjakan harga energi dan pangan, serta fragmentasi perdagangan internasional.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menyampaikan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh IMF berada di angka 3,1% pada 2026 dengan tingkat inflasi mencapai 4,7%. Di sisi lain, pertahanan Fed Funds Rate oleh The Fed pada level 3,75-4,00% per Oktober 2026 mengindikasikan bahwa kebijakan moneter global masih cenderung ketat.
“Kondisi moneter global ini berpotensi mempertahankan volatilitas pasar keuangan serta memengaruhi arus modal menuju emerging markets, termasuk Indonesia,” ungkap Darwisman dalam keterangannya di Bandung.
Stimulus Pemerintah dan Ketahanan Sektor Keuangan
Guna menjaga daya beli masyarakat dan menopang aktivitas ekonomi nasional, pemerintah merilis rangkaian stimulus pada Kuartal IV-2026. Langkah ini mencakup penyaluran bantuan beras 10 kg per bulan (Oktober–Desember) kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp17,5 triliun, serta Bantuan Subsidized Upah (BSU) Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan bagi 13,3 juta pekerja sebesar Rp12 triliun.
Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) juga memperkuat sinergi makroprudensial melalui pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) untuk mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor padat karya. Darwisman menambahkan, OJK berfokus memacu ekspansi pembiayaan melalui inovasi seperti Innovative Credit Scoring (ICS) dan perluasan inklusi keuangan daerah.
“Secara nasional, kredit perbankan masih tumbuh kuat di angka 13,05% YoY dengan Non-Performing Loan (NPL) bruto yang terjaga di level 2,27%. Sektor keuangan terbukti tetap menjadi penopang utama aktivitas ekonomi domestik,” jelasnya.
Proyek Strategis Nasional dan Peluang Ekonomi Hijau Jawa Barat
Perkembangan ekonomi Jawa Barat turut didorong oleh pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis energi terbarukan, yakni PLTS Terapung Jatigede 100 MW yang memasuki tahap pengembangan pada Oktober 2026, serta proyek PLTS Jatiluhur 80 MW yang tengah melalui tahap feasibility study.
Program pengembangan PLTS ini menjadi bagian dari target nasional 100 GWp dalam tiga tahun dengan estimasi investasi Rp1.140 triliun. Program tersebut berpotensi menciptakan 5,52 juta lapangan kerja baru, menghemat subsidi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta memangkas emisi karbon sebesar 140 juta ton CO₂.
“Pengembangan PLTS Terapung ini membuka peluang investasi dan pembiayaan hijau yang besar, sekaligus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat,” tutur Darwisman.
Performa Perbankan Jawa Barat: Posisi Kedua Nasional
Berdasarkan posisi September 2026, kinerja perbankan di Jawa Barat mencatatkan pertumbuhan positif secara tahunan (year-on-year/YoY).
Aset tumbuh 3,54% YoY, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,32% YoY, dan Penyaluran Kredit tumbuh 9,98% YoY menjadi Rp1.135 Triliun
Laju pertumbuhan kredit Jabar periode ini meningkat signifikan dibanding September 2025 (2,22% YoY), meskipun berada sedikit di bawah rata-rata nasional (13,05% YoY).
“Jawa Barat menyumbang pangsa pasar kredit sebesar 12,05% terhadap total nasional, menjadikan provinsi ini sebagai penyalur kredit bank umum terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Sementara itu, rasio NPL gross perbankan Jabar membaik menjadi 3,41% dibanding periode tahun sebelumnya sebesar 3,58%,” urai Darwisman.
Dari sisi operasional, perbankan di Jabar masih didominasi sektor konvensional dengan pangsa pasar Aset Rp964 T (89,89%), DPK Rp685 T (89,25%), dan Kredit Rp1.007 T (88,74%). Adapun perbankan syariah mencatatkan kinerja impresif melebihi rata-rata nasional, dengan pangsa Aset Rp108 T (10,11%), DPK Rp82 T (10,75%), dan Kredit Rp127 T (11,26%).
Penyaluran Kredit UMKM dan KUR di Jawa Barat
Penyaluran kredit UMKM di Jawa Barat hingga September 2026 tumbuh 1,26% YoY mencapai Rp189,96 Triliun yang tersalurkan kepada 3.402.926 rekening. Pertumbuhan ini didorong oleh segmen Kredit Kecil (tumbuh 6,60% YoY) dan Kredit Menengah (tumbuh 0,32% YoY).
Lima wilayah dengan penyaluran kredit UMKM terbesar di Jawa Barat meliputi:
-
Kota Bandung: Rp24,94 Triliun (213.953 rekening)
-
Kota Bekasi: Rp17,23 Triliun (200.767 rekening)
-
Kabupaten Bogor: Rp16,31 Triliun (305.380 rekening)
-
Kabupaten Bandung: Rp13,08 Triliun (243.013 rekening)
-
Kabupaten Bekasi: Rp12,61 Triliun (133.117 rekening)
Untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebanyak 468.741 pelaku usaha di Jabar telah menerima realisasi pembiayaan sebesar Rp30,26 Triliun (outstanding Rp26,49 Triliun). Skema KUR Mikro mendominasi porsi terbesar yakni 61,16%, disusul KUR Kecil (24,64%), KUR Demand Rumah (9,32%), dan skema lainnya.
Daerah penerima KUR terbesar di Jawa Barat dicatatkan oleh Kabupaten Bogor (Rp2,26 Triliun), Kabupaten Bandung (Rp2,11 Triliun), Kabupaten Bekasi (Rp1,95 Triliun), Kota Bandung (Rp1,53 Triliun), dan Kabupaten Garut (Rp1,34 Triliun).
Antusiasme Pasar Modal: Jabar Pimpin Jumlah Investor Nasional
Di sektor pasar modal, Jawa Barat mengukuhkan posisinya sebagai provinsi dengan jumlah investor terbanyak di Indonesia. Hingga Agustus 2026, jumlah Single Investor Identification (SID) di Jabar melonjak drastis 82,59% YoY mencapai 6.421.438 SID (menyumbang 20,08% terhadap total SID nasional).
Sebaran investor terbanyak berada di Kabupaten Bogor (663.683 SID), Kabupaten Bandung (545.565 SID), dan Kabupaten Bekasi (517.943 SID).
“Jawa Barat juga menempati posisi kedua nasional untuk kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) dengan 305.059 investor, serta mencatatkan nilai transaksi saham sebesar Rp43,19 triliun per September 2026. Saat ini, sebanyak 86 perusahaan asal Jawa Barat dari berbagai sektor industri telah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia,” pungkas Darwisman. ***
